Sunday, July 12, 2020

Tata Laksana Hukuman Cambuk dalam Islam

Sumber: www.acehtrend.com

Hukuman cambuk merupakan salah satu dari bentuk dan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk bahkan sering disebut sebagai uqubat (sanksi) khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional. 
Hukuman ini hadir dalam dua kategori, yakni hudud dan takzir. Cambuk sebagai hudud lumrah dipahami sebagai sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul secara jelas melalui nash. Itu sebabnya, berbicara hukuman cambuk sebagai hudud kerap disamakan dengan pelaksanaan ibadah; tidak ada logika di dalamnya. 
Berbeda dengan hukuman cambuk yang diklasifikasikan sebagai takzir. Hukuman cambuk dalam kategori kedua ini boleh diinterpretasi baik jenis, jumlah, dan tata laksananya. Pada bagian inilah hukuman cambuk cenderung diterima sebagai hasil ijtihad yang mungkin berubah-ubah.
Untuk konteks Aceh, kedua konsep cambuk di atas diterima dan diadopsi DPRA melalui qanun hukum jinayat dan tatalaksananya diatur oleh qanun hukum acara jinayat. 
Jika dicermati, hukuman cambuk dalam qanun hukum jinayat memang terbagi menjadi dua jenis, yakni hudud dan takzir. Hanya saja, pelaksanaan kedua jenis cambuk tersebut tidak dibedakan sama sekali. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah dan rumusan sanksi semata. 
Takzir cambuk memiliki batas maksimum khusus dan umum tapi tanpa minimum khusus. Sedangkan hudud tidak mengenal kedua istilah itu. Hudud cambuk merupakan sanksi tunggal; tidak ada maksimum-minimumnya, juga tidak pula mengenal sanksi alternatif maupun kumulatif.
Tata laksana (hukum pelaksanaan) cambuk dalam Alquran dapat dilihat pada ayat 2 dari surat An-Nur. Ayat itu menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk (dalam kasus zina) harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. 
Ayat ini menjadi dasar bahwa tata laksana hukuman cambuk harus di depan umum atau tempat terbuka. Hanya saja, apakah dalam kasus lain tata laksana pencambukkan dapat disamakan? Di sini, esensi dari pelaksanaan cambuk disebut agar dapat dipersaksikan oleh sekumpulan orang beriman. 
Artinya, tata laksana demikian tidak lain agar unsur tujuan dari suatu pemidanaan dapat tercapai. Tujuannya adalah agar menjadi pembelajaran bagi mereka yang menyaksikan dan bagi terhukum itu sendiri.
Adapun pelaksanaan hukuman cambuk dalam qanun hukum acara jinayat dilakukan: 1) di depan umum atau di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter; 
2) di atas panggung yang besarnya minimal 3 x 3 meter dengan jarak antara terhukum dan masyarakat yang menyaksikan adalah 12 meter; 3) prosesi itu tidak boleh dihadiri oleh anak-anak, yakni mereka yang usianya di bawah 18 tahun.
Hal ini sesuai dengan Pasal 262 ayat (1) sampai dengan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Pergub Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. 
Tata laksana pencambukkan demikian berlaku sama, baik terhadap hudud maupun takzir. Sampai di sini, qanun hukum acara jinayat sebenarnya sudah mencoba menangkap maksud ayat, tidak sekadar menjalankan teks. 
Sebab, jika benar-benar tekstual, pencambukan terhadap jarimah (kejahatan) lain tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dalilnya.
Ayat tentang tata laksana cambuk di atas berbicara dalam konteks zina semata, bukan dalam kasus lain. Karena penyamaan demikian, muncul satu kesimpulan bahwa tata laksana hukuman cambuk dalam Islam condong merupakan kebijakan penguasa (khalifah). 
Aspek syariat dalam pelaksanaan hukuman cambuk itu terletak pada tujuannya (maqashid), yaitu agar orang lain tahu dan megambil pelajaran dari kasus tersebut. 
Jikapun frasa “di tempat terbuka” adalah sesuatu yang syar’i/qath’i atau disebut hudud (tidak dapat diubah) sebagaimana penjelasan di awal, maka ia hanya terbatas pada makna “tempat terbuka”, di manapun tempat terbuka itu tidak menjadi persoalan.
Kedua, ianya juga hanya dapat dianggap demikian sebatas dalam kasus zina saja. Jika terhadap kasus lain tata laksananya ternyata disamakan, maka penyamaan itu adalah kebijakan penguasa, bukan lagi sesuatu yang Allah dan Rasul tetapkan secara jelas di dalam nash. 
Artinya, asalkan maksud dari pencambukan tercapai, maka tata laksanya dapat diatur lebih lanjut oleh penguasa (khalifah). Lagi pula, makna hudud sebagai hak Allah dan Rasulnya tidak sejalan dengan praktik yang ada.
Di era Umar (misalnya), seorang pencuri yang sampai hisabnya bahkan tidak dipotong tangannya oleh Umar (khalifah) saat itu karena alasan paceklik dan honor yang tidak dibayar kepada pencuri. 
Ini bukan sekadar soal tata laksana, bahkan hukuman itu sendiri ditiadakan oleh Umar karena aspek-aspek tertentu. Al-Naim bahkan mengusulkan perombakan terhadap definisi hudud yang selama ini dipegang oleh banyak orang. 
Ia mengatakan bahwa hudud bukanlah perkara yang mutlak menjadi haknya Allah dan Rasul (Abdullah al-Naim, Dekonstruksi Syariah, 2004). Alasannya adalah, tidak semua yang termaktub dalam nash disepakati hukumnya. Seperti kasus mabuk (syurbu al-khamr) dan riddah (murtad).
Para ahli berbeda pendapat mengenai hukuman syurb al-khamr dan riddah. Anehnya, mereka malah sepakat menyebutnya kedua jarimah itu sebagai hudud. 
Semestinya, kata al-Naim, jika terjadi perbedaan pendapat, bukankah itu berararti masih belum cukup jelas dan karenanya meminum khamar dan riddah tidak pantas dimasukkan sebagai perbuatan yang terklasifikasi sebagai hudud?
Alasan kedua karena tidak semua yang disebut, bahkan oleh Alquran sekalipun mengandung kepastian. Misalnya masalah pemberontakan (hirabah) yang sanksinya sangat beragam: dibunuh, disalib, potong tangan dan kaki selang seling, atau di buang dari negeri tempat tinggalnya. Bukankah dalam hal ini penguasa pula yang menentukan mana sanksi yang tepat bagi pelaku hirabah?
Persoalan pencambukan di atas masih sebatas kajian teori. Dalam praktiknya, pencambukan bahkan lebih banyak lagi modelnya. Di Kelantan, Malaysia, eksekusi cambuk diserahkan kepada kebijakan hakim, apakah dilakukan di Penjara atau di tempat umum. 
Pangeran Arab Saudi bahkan dikabarkan dicambuk di penjara Jeddah (CNN Indonesia, 3/11/16). Artinya, tata laksana hukuman cambuk bukanlah persoalan yang seragam baik konsep maupun pelaksanaannya. Penulis sendiri melihat bahwa pencambukkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) justru lebih berdasar. 
Selain masih dapat disaksikan karenanya memenuhi unsur keterbukaan, anak-anak akan terhindar dari menyaksikan pencambukkan tersebut. Ada banyak kemaslahatan lain dalam pelaksanaan demikian yang tidak mungkin dijelaskan dalam tulisan sederhana ini. Allahu a’lam.
--
Tulisan ini telah terbit di www.acehtrend.com pada 22 April 2018.

Load comments