Tuesday, October 31, 2017

Resmi Jadi Alumni UII

Lembaran Pengesehan Tesis
Ketika saya memutuskan melanjutkan studi S2 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PPs FH UII), tentu banyak keraguan di sana. Berbagai pertanyaan bergejolak di kepala. Di antara pertanyaan itu adalah mengenai biaya, "dari mana biaya studi yang lumayan besar itu saya dapat?" Mungkin ada pula yang meragukan apakah saya benar-benar melanjutkan studi atau tidak. Jikapun benar saya melanjutkan studi, apa mungkin saya bisa menyelesaikannya dengan kapasitas dan keuangan yang kurang?
Keraguan demi keraguan muncul dalam bentuk pertanyaan. Terus terang, pertanyaan itu justru melemahkan dan menghambat keinginan saya. Tapi, apakah pertanyaan bisa dihambat begitu saja? Tidak. Pertanyaan justru akan terus menghantui sampai jawaban membuatnya sirna. Tapi, jawaban atas pertanyaan tidak selalu hadir dalam bentuk penjelasan. Terkadang, jawaban justru hadir dalam bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan yang membuat saya yakin adalah, “Kenapa saya harus ragu?”
Ya, mengapa harus ragu jika tekad masih ada, niat baik masih bersemayam, dan aku nyatanya masih hidup. Hidup adalah bukti bahwa rezeki manusia masih ada. Begitu keyakinanku. Tanpa memperpanjang cerita, waktu itu uang muka dan semester pertama memang ada. Aku bisa mendaftar. Itulah yang kulakukan hingga Tuhan menyatakan aku diterima. Dalam perjalanan memang terkadang ada kalanya kurang  uang, makan apa adanya, keinginan ini itu harus distop, dan sebagainya. Tapi saya ternyata bisa lulus dan sudah menyandang gelar S2.
Begitulah kurang lebih keadaan saya ketika memutuskan untuk lanjut ke jenjang S2. Berikut ini sedikit gambaran bagaimana proses sidang yang menentukan kelulusan saya beberapa hari lalu. Nah, proses ini juga bukan perkara yang sederhana. Ketika saya hendak mendaftar ujian tesis (sidang munaqasyah), siang harinya saya justru ke Jakarta untuk mempertanyakan status pendaftaran PNS dan ujian saya, apakah boleh mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) atau tidak. Saya dibolehkan ikut SKD di Jakarta, tapi tidak lulus. Sedangkan seorang teman yang tidak lengkap syaratnya malah tidak mau bertanya dan memutuskan untuk tidak ikut tes sama sekali.
Beberapa saat setelah tes kompetensi dasar itu, sms dari pihak pasca datang. Mereka mengatakan bahwa jadwal sidang saya tanggal 19 dan 20 Oktober 2017. Saya masih di Jakarta ketika itu. Saya balik dan lusanya langsung sidang. Tanggal 19 malah dicancel dan diganti ke tanggal 24 Oktober. Pada tanggal tersebut, tiba-tiba disms lagi bahwa sidang ditunda hingga tanggal 27 Oktober. Masalahnya, Pasca sendiri sudah menetapkan bahwa terakhir daftar wisuda adalah tanggal 26 Oktober. Betapa bingungnya saya kala itu. Tiket pesawat ayah saya sudah dibeli. Ada pula teman yang sudah membeli tiket dan berniat hadir di wisuda saya.
Entah bagaimana, 27 Oktober itu dicancel lagi. Beruntungnya,  hal tersebut dikabarkan di tanggal 24, tepat di jadwal sebelumnya. Akhirnya saya sidang terakhir kalinya di jadwal yang sebelumnya sudah diagendakan. Di situlah akumulasi nilai dilakukan. Ada perasaan cemas di mana persiapan sidang memang kurang matang. Tapi, namanya tesis dibuat sendiri, tentu isinya dikuasai. Selama sidang, ada banyak pertanyaan yang diajukan. Jawaban-jawaban saya akan menentukan berapa nilai yang pantas diberikan.
"Jadi, menurut anda, apakah Qanun Jinayah Aceh merugikan umat muslim?" tanya penguji yang juga merupakan pembimbing saya, Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. Ini salah satu pertanyaan yang diajukan. Selain beliau, saya juga diuji oleh Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D dan Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H. Jika satu penguji menanyakan 3 saja pertanyaan, berarti saya harus menjelaskan sekurangnya 9 pertanyaan. Lamanya saya diuji mungkin sekitar dua jam lebih.
Adapun pertanyaan di atas, kiranya memang agak keluar dari inti penelitian saya yang mencari dan menilai relevansi suatu prinsip pemidanaan. Cuma, relevan atau tidaknya prinsip pemidanaan terhadap prinsip di atasnya (Ketuhanan YME) tentu berpengaruh pada merugikan atau tidaknya bagi masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Karena ditemukannya ketidaksesuaian prinsip pemidanaan dalam Qanun terhadap sila Ketuhanan YME, maka qanun tersebut berpotensi mengancam HAM dan ujungnya bermuara pada ketidakadilan dan kedhzaliman. Islam sendiri tentu menolak qanun yang membeda-bedakan dan melanggar HAM seseorang.
Jadi, tidak hanya non-muslim, muslim di Aceh juga dirugikan dengan qanun tersebut. Hanya saja, qanun ini kerap diasumsikan sebagai bagian dari syariat Islam, maka sikap orang-orang di sana cenderung mendengar dan taat (sami'na wa atha'na). Padahal, syariat itu adalah tujuan yang harus dicapai, bukan diklaim. Presentasi tesis serta jawaban-jawaban saya atas pertanyaan penguji akhirnya membuahkan hasil yang relatif sama ketika saya di S1, mungkin lebih baik. Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H membacakan hasil perundingan dan akumulasi nilai yang mereka berikan dan menyatakan saya lulus tanpa perbaikan. "Anda dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 90 atau sama dengan A. Selamat!"
Pembacaan hasil sidang tesis itu juga menandakan bahwa saya resmi menjadi Alumni Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, tertenggal 24 Oktober 2017 beberapa hari lalu. Tentu saya harus mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Mustahil menyebutnya satu persatu. Terima kasih buat ayah dan ibu tercinta, Syarifuddin dan Siti Zahara. Terima kasih buat semua yang mendukung, baik formil maupun materil hingga akhirnya selesai studi S2 saya dalam tempo 18 bulan lamanya.

#AlumniUII #FHUII #PPs #MagisterIlmuHukum #Angkatan36 #Value #Inovation #Perfection #MIH #FakultasHukum #UniversitasIslamIndonesia #UII

Load comments