Problematika Pembangunan Mesjid di Aceh

Ilustrasi

Agama itu tampak jelas dari rutinitas ibadah penganutnya. Oleh karenanya, menjaga agama mesti diartikan pula dengan menjaga kebebasan menjalankan perintah agama, bukan malah menciptakan aturan yang memperberat syarat pembangunan rumah ibadah dan menindas agama minoritas.

Awalnya tidak ingin mengomentari soal pendirian mesjid di Aceh. Beberapa perilaku mereka belakangan ini cukup menjelaskan cara pandang, kehendak, dan memang buang-buang waktu saja jika ditanggapi. Tapi ketika salah seorang--yang katanya mantan aktivis Muhammadiyah--condong membela masyarakat penghalang pembangunan mesjid Muhammadiyah, perlu ditegaskan bahwa itu hanya dinamika yang lumrah terjadi.

Ada baiknya menampik pandangan itu dengan pandangan lain. Untuk itulah status ini saya tulis; sebagai penyeimbang dan pembanding. Tentu, pandangan saya adalah berlawanan dengan pandangan beliau. Pertama, pendirian mesjid Muhammadiyah tidak pernah bertujuan memecah belah umat. Siapa saja boleh shalat di mana saja. Ketika masuk ke lingkungan Muhammadiyah, ke mesjid misalnya, tidak pernah ada persoalan background organisasi atau aliran. Siapa saja silahkan beribadah di mesjid itu. Jadi mesjid Muhammadiyah bukan mesjid kelompok.

Bahwa mesjid itu dikelola oleh Muhammadiyah, benar. Namanya juga didirikan oleh Muhammadiyah, wajar saja mesjid ini dikelola oleh Muhammadiyah. Sama saja halnya jika didirikan oleh desa A misalnya, maka menjadi aneh kalau dikelola oleh desa B. Tapi, apakah mesjid ini menjadi ekslusif? Tidak.

Kedua, persoalan apakah mesjid ini setingkat desa, kecamatan, atau mukim, tidak bisa kita kelompokkan demikian. Muhammadiyah tidak mengenal istilah itu. Mesjid yang didirikan oleh Muhammadiyah ya mesjid umat, mau itu di level desa, kecamatan, kabupaten sekalipun, ya sama saja.

Ingat, Muhammadiyah bukan pemerintahan, tapi ia organisasi yang selevel dengan pemerintahan. Dalam pemerintahan tertentu mungkin diklasifikasikan mesjid sesuai adat daerahnya. Biasanya kita mengenal istilah mesjid raya di provinsi atau kabupaten. Tapi, apakah semua mesjid dimiliki oleh pemerintahan?

Sederhananya begini, di beberapa lingkungan pemerintahan saja, di situ ada mushalla, beberapa bahkan selevel mesjid, itu mesjid apa namanya? Desa? Mukim? Atau Kecamatan? Tidak. Itu ya mesjid/mushalla kantor tersebut. Begitupun dengan mesjid Muhammadiyah. Tidak bisa pemerintahan masuk dan mengatur sesukanya.

Kekhususan Aceh bukan pada kapasitas memaksa organisasi tertentu mengikuti pola keacehan. Tidak ada dasarnya bahwa Mesjid Muhammadiyah tidak boleh berdiri, atau berdiri tapi merupakan mesjid desa, kecamatan, atau mukim. Tidak ada dasarnya.

Mesjid desa ya dibangun oleh desa (masyarakatnya), mesjid Muhammadiyah ya dibangun oleh Muhammadiyah. Bahwa siapa membantu siapa, itu lain pula permasalahannya. Masih mau diperdebatkan lagi? Itu mesjid ormas lain dipermasalahkan juga donk! Mesjid kecamatankah, desa, atau mesjid mukim?

Ketiga, bagaimana dengan mesjid lain yang sebenarnya jamaahnya belum penuh? Hal ini boleh belajar dari desa saya. Di Lawe Loning mulanya mesjid Muhammadiyah mengadakan shalat jumat sendiri. Akibatnya jumlah jamaah di mesjid desa berkurang. Kemudian mereka bermusyawarah dan kembali shalat jumat bersama.

Kalau ternyata tidak ditemukan solusinya, apa boleh buat. Mungkin ini sudah sangat prinsipil. Jadi ya masing-masing beribadah sesuai keyakinan mereka saja. Tapi, jika sifatnya hanya furu'iyah dan tidak sampai menyentuh prinsip, keduanya mesti legowo dan terbuka dalam mencari solusi.

Dalam shalat lain bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nggak usah panik dan lebay. Toh selama ini juga yang nggak jamaah nggak ada masalah. Biarkan saja jamaah masing-masing. Yang nggak boleh itu dua jamaah satu mesjid. Kalau di masyarakat boleh jamaah di rumah, masa sih jamaah di mesjid yang berbeda tidak boleh? Kan sama-sama dalam satu desa.

Terakhir, memahami Muhammadiyah yang benarlah. Jangan lugu-lugu amat. Muhammadiyah bukan ahlu al-sunnahlah, aliran sesatlah, dst. Terus, Muhammadiyah jangan dipikir sebagai paham jawa. Orang Aceh yang Muhammadiyah itu banyak. Jadi nggak perlu ngomong yang seakan paling Aceh dan paling ngerti Islam di Aceh. Ngakunya muslim, kok bangun masjid dihalang-halangi.