Tuesday, October 20, 2020

Ketahanan Nasional dan Bela Negara



"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial”.


Demikianlah bunyi Alenia ke-IV UUD Negara Republik Indonesia yang merupakan cita-cita dibentuknya negara Indonesia. Untuk mewujudkannya, seluruh elemen atau komponen bangsa haruslah bersatu dan memainkan peranannya masing-masing dengan penuh semangat dan daya juang tinggi.


Segenap kemampuan, baik materil maupun immateril harus dikerahkan dengan suka rela (ikhlas). Semangat demikian itu dikenal dengan "Ketahanan Nasional". Ketahanan Nasional ini harus terus dipupuk dan dibina, terutama kepada generasi muda (yang dalam hal ini termasuk mahasiswa) sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa dan negara,


Hal ini tentu berkaitan dengan semangat bela negara. Bela negara sendiri merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, baca dan renungkanlah slide berikut:



Simak pula video berikut ini:


Penutup
Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.


Sunday, October 18, 2020

Kewarganegaraan: Pengertian, Penentuan, Hak dan Kewajiban, Ketentuan, dan Masalahnya

 

Berbicara kewarganegaraan, ada banyak hal yang bisa kita diskusikan. Terlebih di masa-masa sekarang, yakni di masa terkotak-kotaknya bangsa Indonesia akibat pertarungan politik, khususnya pasca Pemilu 2014 dan 2019.


Di masa itu bangsa Indonesia dihadapkan pada dua pilihan yang mau tidak mau dipaksa berada di salah satu kubunya. Terlebih di dunia maya, cekcok cebong-kampret, bumi bulat-bumi datar, dan beberapa istilah yang dilekatkan pada keduanya kerap memanas.


Di masa seperti itu kita selaku satu kesatuan warga negara kiranya menjadi retak. Parahnya, konsep kewarganegaraan yang dirasa sudah sangat ideal kembali dipertanyakan. Jika pertanyaan itu mengarah kepada memperbaiki konsep yang telah ada tentu tidak masalah. Menjadi problem ketika konsep yang ideal itu hendak dikembalikan ke masa di mana manusia memiliki kasta dan tentunya dibeda-bedakan.


Sebagian kalangan muslim (misalnya) menghendaki sistem khilafah yang patut dipertanyakan, khilafah yang seperti apa yang dikehendakinya. Mereka ini kiranya menghendaki konsep kewarganegaraan yang membedakan antara kafir dan mukmin (orang-orang beriman). Tidak heran jika di hadapan publik mereka menentang kepemimpinan non-muslim dengan dalil larangan agama.


Di samping itu, ada pula kalangan yang menghendaki dihapusnya kolom agama dalam KTP dengan alasan agar tidak terjadi tindakan-tindakan diskriminatif dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Artinya, ada anggapan bahwa identitas keagamaan justru dapat merusak tatanan dan pengelolaan pemerintahan. Nah, materi berikut akan berbicara seputar Kewarganegaraan yang meliputi:


  1. Pengertian Kewarganegaraan
  2. Penentuan Kewarganegaraan
  3. Persoalan Kewarganegaraan
  4. Hak dan Kewajiban Warga Negara
  5. Ketentuan UU Mengenai WNI



Setelah membaca slide di atas, simak pula video verikut:


Tugas

Setelah membaca dan menulis bagian-bagian penting dari topik Kewarganegaraan ini, 1. apa yang menurutmu telah ideal dari konsep kewargenaraan Indoensia, 2. permasalahan kewargenegaraan apa yang menurutmu perlu diperbaiki, 3. dan apa solusi yang dapat kamu lakukan atau orang/ instansi/ pemerintah dapat lakukan?

Tulislah pendapatmu atas tiga pertanyaan di atas di sini.

Penutup
Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Wednesday, September 30, 2020

Identitas Nasional

Sumber: sosiologis.com


Siapapun kita, baik sebagai individu maupun kelompok tentu memiliki ciri-ciri yang khas. Ciri-ciri itu kiranya menjadi penanda yang sekaligus menjadi pembeda antara diri kita dengan orang lain. Ciri-ciri atau yang juga disebut karakteristik itu juga ada bagi suatu bangsa. Ciri-ciri bangsa (identitas nasioal) itulah yang kemudian akan kita pelajari pada pertemuan ini.


Tujuan:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Identitas Nasional yang bertujuan agar mahasiswa dapat berpikir, bersikap rasional dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual yang memiliki kesadaran tentang pentingnya Identitas Nasional dalam kontek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Materi yang Dipelajari:

Pada pertemuan ini, ada empat hal yang akan dipelajari: Pengertian Identitas Nasional, Karakteristik, Hakikat dan Fungsi Identitas Nasional, Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional, dan Penerapan Identitas Nasional di Indonesia.

Agar lebih jelas, bacalah dan catat bagian-bagian yang menurutmu penting.




Tugas
Sebelum memasuki sesi diskusi, pada pertemuan daring (tatap maya) kamu akan diminta menceritakan pengalamanmu berkomunikasi, berteman, mencari informasi, atau secara umum berinteraksi dengan orang di luar daerah provinsi, berbeda suku, agama, dan/atau perbedaan lainnya.

Untuk itu, kamu diminta untuk mencari satu atau lebih orang yang berbeda denganmu untuk mengetahui ciri khas dari orang yang kamu jumpai secara daring, baik melalui whatsapp, panggilan telepon, video conference, atau metode lainnya. Tulislah pengalamanmu di media sosial yang kamu miliki (blog lebih disarankan)!

Lalu tunggu instruksi selalnjutnya, ya. 

Penutup
Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Survey Kepuasan Mahasiswa

 

Suatu kegiatan seperti pendidikan idealnya harus dievaluasi. Tidak hanya terhadap mahasiswa, evaluasi bagi dosen dan secara keseluruhan adalah proses belajar sangatlah penting. Tujuannya agar apa yang sudah baik dapat ditingkatkan dan yang belum baik dapat diperbaiki pada kegiatan berikutnya.


Atas dasar itulah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini disusun. Untuk menjamin objektifitas, survey ini tidak meminta data mahasiswa, baik berupa nama, nomor absen, maupun nomor pokok mahasiswa. Karenanya, survey ini tidak akan memengaruhi nilai mahasiswa. Survey ini justru menjadi bahan evaluasi bagi saya selaku dosen untuk terus berupaya (berikhtiar) dalam memperbaiki diri.

Friday, September 25, 2020

Politik dan Strategi Nasional

Sumber: https://prezi.com/


Jika mendengar kata politik, apa yang terbayang dalam benak kita? Paratai Politik? Politisi? Politik Uang? atau Negara? Semua itu memang identik dan berkaitan dengan politik. Namun, tidak semua yang kita pikirkan itu merupakan definisi yang ideal dari politik.


Partai politik misalnya, ia merujuk kepada sarana atau media yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai kepentingan mereka. Sedangkan politisi merupakan sebutan bagi pelaku, yaitu orang yang bertarung dalam suatu pemilihan tertentu atau menjadi pengurus bagi suatu partai politik.

Dengan begitu, politik memiliki arti yang luas. Kata politik sendiri berasal dari kata polistaia. Polis artinya kesatuan masyarakat yang mengurus diri mereka sendiri atau kerap juga disebut negara, sedangka taia berarti urusan. Untuk lebih jelasnya, lihat dan rangkumlah slide materi berikut:



Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Negara dan Sistem Pemerintahan

Sumber: www.kompasiana.com

Negara merupakan organisasi terbesar satu negara dengan negara lainnya tidak saling membawahi. Indonesia misalnya, merupakan negara berdaulat yang menjadi Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai dasar hukum tertinggi. Karenanya, Indonesia tidak akan pernah tunduk kepada negara dan/atau hukum di luarnya.


Materi kali ini akan berbicara soal negara dan sistem pemerintahannya. Setidaknya ada empat (4) hal yang akan dibahas:

1. Pengertian, unsur, prinsip, dan konsep negara

2. Pengertian kekuasaan, macam jabatan dan wewenang pemerintah

3. Penyelenggaraan otonomi daerah

4. Sistem pemerintahan Aceh


Materi keempat dibicarakan karena Aceh memiliki keunikan yang kebetulan sebagai kampus kebanggan orang Aceh, menjadi wajar sekiranya sistem pemerintahan Aceh juga dibahas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.




Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Negara serta apa dan seperti apakah sistem negara (Indonesia).

Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Thursday, September 24, 2020

Ideologi dan Pancasila: Proses Perumusan dan Perdebatan Tentangnya.

Sumber: www.kompasiana.com/


Pancasila sebagai dasar negara kerap dihadapkan dengan ideologi-ideologi yang berkembang di dunia. Belakangan, komunisme dan khilafah menjadi isu yang tiada habisnya diperbincangkan. Tuduh menuduh dan klaim "paling pancasilais" juga terjadi. Di sisi lain, Pancasila sendiri juga dipandang tidak relevan, bahkan ada yang menganggapnya sesat, produk manusia yang karenanya menjadi dasar bagi orang-orang yang mengikuti thaghut (istilah dalam Islam yang merujuk pada sesembahan selain Allah).


Apakah klaim dan tuduhan-tuduhan yang berkembang itu dapat dibenarkan? Pertemuan ini akan mengulas perihal tersebut. 


Setidaknya ada tiga materi pokok yang akan diulas di sini:

1. Hakekat Ideologi

2. Proses perumusan Pancasila sebagai Ideologi Indonesia (baca juga: Islam "Hatta" Pancasila)

3. Pancasila sebagai ideologi terbuka (baca juga: Pentingnya Menafsir Ulang Pancasila)


Berikut adalah materi pertemuan kedua.


Diharapkan dari materi ini, mahasiswa dapat menjelaskan  tentang Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Selain materi di atas, materi berikut juga memberi penjelasan tambahan terkait dengan Ideologi dan Pancasila.



Lalu, apa sih makna dari setiap butir Pancasila? Berikut materinya:



Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Tuesday, September 15, 2020

PPKn dan Nilai-nilai Keunsyiahan: Suatu Pengenalan

 

Di negara yang dasar negaranya adalah Pancasila, maka segala aspek dalam kehidupannya haruslah sesuai dengan silai-sila di dalam Pancasila itu.


Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan(PPKn)  merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala dan kiranya juga wajib bagi seluruh mahasiswa di Indonesia.


Pengelolaan mata kuliah ini tidak menjadi bagian dari Program Studi (Prodi) maupun Fakultas, melainkan berada di bawah pengelolaan UPT MKU bersama mata kuliah wajib lainnya. Jika ada pengecualian, maka hal itu sepertinya hanya berlaku bagi Prodi PPKn di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.


Sedangkan bagi Prodi lain, Mata Kuliah (MK) ini tidak menjadi bagian dari MK Prodi maupun MK Fakultas. Disebut Mata Kuliah Wajib Umum karena memang sifatnya yang wajib diambil dan diikuti oleh seluruh mahasiswa, dan materi muatannya yang dipandang umum.


PPKn sendiri disebut sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai usaha pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur moral yang sejatinya berakar dari bangsa Indonesia untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Dikatakan pula bahwa PPKn ini dapat diartikan sebgai penyiapan generasi muda (mahasiswa) atau penerus bangsa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengtahuan, kecapakan, nilai, dan moral yang diperlukan serta menjadi pedoman bagi mereka untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam masyarakat.


Dengan kata lain, pendidikan ini dapat pula disebut sebagai program pembinaan dan pembekalan bagi warga negara dalam hubungannya dengan warga negara lainnya, terhadap negara, serta bagaimana perannya dalam membela negara yang pada gilirannya menjadi warga yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.


MKWU PPKn ini diajarkan hingga perguruan tinggi karena berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan PPKn ini dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. 


Tujuannya untuk membentuk peserta didik (mahasiswa) menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air (nasionalisme) sesuai dengan dan UUD 1945. 


Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, PPKn ini dikategorikan sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).


Jadi, tidak heran jika di Unsyiah MK ini juga menjadi wajib bagi seluruh mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa baru. Dengan mempelajarinya, semoga semangat cinta tanah air, gotong royong, saling hormat menghormati, toleransi, dan segala nilai-nilai luhur yang termuat dalam Pancasila kembali tersulut kobaran semangatnya.


Selain PPKn, ada hal lain yang perlu diutarakan dalam pengenalan MKWU PPKn ini, yaitu nilai-nilai Keunsyiahan. Ianya merupakan nilai organisasi yang harus dihayati, dipedomani, diaktualisasikan dalam kehidupan akademik dan kiranya juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.


Nilai-nilai Keunsyiahan itu adalah apa yang dirumuskan oleh tim perumus yang diklaim sebagai sesuatu yang digali dari keteladanan yang dimiliki oleh Syiah Abdurrauf As-Singkili yang lebih dikenal dengan Syiah Kuala, seorang ulama besar yang namanya kemudian disematkan menjadi nama Universitas Syiah Kuala.


Nilai-nilai yang dirumuskan itu adalah Keislaman, Kejujuran. Keikhlasan, Kebersamaan, Kearifan, Kebijaksanaan, Sopan santun, Moderat, Demokratis, Universal, Kreatif, Idealisme, Kedisiplinan, dan Spotivitas. Kiranya nilai-nilai ini juga memiliki peran yang saling menguatkan dengan tujuan dari PPKn yang tengah kita pelajari ini.


Hanya saja, dalam penjelasan nilai-nilai di atas, aspek penggalian keteladanan dari seorang ulama besar ini tidak dimunculkan.


 Nilai itu dijabarkan dalam bentuk contoh perilaku yang harus dikembangkan, bukan contoh keteladanan yang otentik ada dalam diri Syeikh Abdurrauf As-Singkili.


Namun bukan berarti nilai-nilai Keunsyiahan itu tidak digali dari sana; penjelasannya saja yang belum penulis temukan dalam Buku Saku Nilai-Nilai Keunsyiahan


Karenya tentu perlu diambil satu contoh di mana keteladan itu ada pada diri Syeikh Abdurrauf As-Singkili. Di sini penulis ambil Demokratis. Ya, Syiah Kuala adalah sosok yang sangat demokratis. Di eranyalah kepemimpinan Sulthanah mendapat tempat di hati masyarakat. 


Bukan tidak ada yang mencoba memfatwakan sebaliknya, bahwa perempuan haram menjadi pemimpin, namun faktanya fatwa itu tidak berlaku di masa beliau.


Artinya, apa yang berlaku saat itu adalah sesuatu yang kini masih terus diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia, dan kiranya masyarakat dunia. 


Gerakan emansi dan kesetaraan gender masih mendapat perlawanan yang sejatinya perlawanan itu bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang ada. 

Tuesday, July 21, 2020

Demokratisasi Aparatur Sipil Negara

Sumber: ogabogasvb.com

Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa - Pasal 10 UU 5 Tahun 2014.
"Bu, saya butuh "ini" untuk mengurus jaminan kesehatan buat anak saya yang baru lahir" kata seorang pegawai baru kepada pegawai lama yang mengurusi bidang tersebut.

"Ya sudah, fotokopi aja berkasnya! Berkasnya di situ" jawab pegawai lama sambil menunjuk ke arah berkas dimaksud. Perintah itu dituruti oleh pegawai baru itu. Singkat cerita, ketika selesai memfotokopi, ia diminta untuk melegalisir berkas tersebut. Itupun ia lakukan dengan harapan setelah itu urusannya selesai.

Tiba-tiba, seorang pegawai lain menanyakan, "ini buat apa, pak?" Seketika pegawai baru tersebut menjelaskan ulang apa yang ia butuhkan. Pegawai tersebut malah menjawab, "berkas yang bapak minta harusnya yang terbaru, yakni ketika nama anak bapak sudah tertera di dalam berkas tersebut".

Dengan penuh kecewa, ia bertanya dengan pegawai lama tadi. "Kenapa ibu suruh saya melakukan ini dan itu jika ternyata berkas yang saya minta belum tersedia?" tanyanya kesal. 

"Oh, saya nggak tahu." jawab pegawai lama itu dengan entengnya. "Bukankah saya sudah menjelaskan kebutuhan saya? Jika tidak tahu kenapa meminta saya melakukannya?" ujar pegawai baru menimpali.

Bukannya meminta maaf, pegawai lama ini malah menjawab dengan congkaknya. "Kan sudah saya bilang, saya tidak tahu. Kamu mau apa? Kamu mau memperpanjang?" tantangnya. Tentu tantangan/jawaban itu semakin menyakiti hati si pegawai baru.

Coba kita perhatikan kejadian di atas dengan seksama. Kisah tersebut kerap, atau paling tidak pernah terjadi di dalam sebuah institusi. Senioritas yang diperparah dengan gap generasi kerap dialami oleh instansi-intansi pemerintahan, mungkin juga di sektor swasta.

Senioritas dan gap generasi ini kerap membuat pegawai lama merasa dialah yang semestinya dilayani. Padahal, melayani dan dilayani soal tugas dan fungsi masing-masing. Dosen melayani mahasiswa, tendik melayani dosen, dan secara umum ASN/PNS melayani masyarakat.

Berangkat dari kisah di atas, kiranya ada problem yang harus segera diselesaikan. Mengapa, mengingat perubahan peraturan, perubahan zaman atau era, serta cepatnya laju perkembangan harusnya diikuti pula oleh ASN yang mampu mengimbangi perubahan tersebut.

Jika antar pegawai saja hal-hal demikian, yakni buruknya pelayanan masih dirasakan ada, kita bisa membayangkan bagaimana layanan yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Tanpa mengurangi apresiasi, karena memang perubahan itu juga ada, namun perbaikan harus terus dilakukan. 

Aparatur Sipil Negera (ASN) memiliki tiga fungsi utama: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jika kita adalah ASN (baca: PNS) tersebut, maka tiga fungsi ini erat kaitannya dengan cara kita melihat diri dan orang sekitar kita.
Artinya, ketiga fungsi di atas akan tidak berfungsi ketika kita masih menggunakan cara pikir lama yang otoriter. Dan penggunaan old perspective ini tidak terbatas oleh usia. Genarasi milenialpun berpotensi menjadi tertutup sekiranya mengikuti arus di mana ia bekerja.
Perspektif lama bukan satu-satunya masalah. Terkadang, penggunaan perspektif baru juga tidak selalu sejalan dengan dunia penyelenggaraan negara. Misalnya, kecenderungan politik sebagai hak di mana ASN justru dituntut untuk netral.
Di sini, saya merasa penting untuk dilakukannya upaya-upaya demokratisasi ASN. Demokratisasi ini harus dibatasi oleh netralitas dan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Selebihnya, ASN harus menjadi pribadi yang demokratis,
Demokratisasi semakna dengan pendemokrasian, yakni suatu proses, perbuatan, atau cara mendemokrasikan sesuatu, seperti cara pandang. Sederhananya, demokratisasi adalah menjadikan sesuatu yang tidak/ belum demokratis menjadi demokratis.
Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan demokratis? Sebelum menjawabnya, pengertian demokrasi harus lebih dulu kita utarakan. Demokrasi—dalam arti yang paling populer—adalah suatu sistem kekuasaan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.
Demokrasi sering dirangkai dalam jargon “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Karena rakyat merupakan sekumpulan individu, maka demokrasi juga identik dengan perlindungan individu atau secara umum melindungi Hak Asasi Manusia.
Melindungi individu dan rakyak atau hak-hak mereka ini adalah konsekuensi atau tujuan dari sistem yang berasal, dilakukan oleh, dan ditujukan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Inilah arti demokratis.
Lantas, apa yang dimaksud dengan proposal saya di atas? Demokratisasi ASN ini sejatinya mengaktualisasikan fungsi ASN itu sendiri, khususnya dalam hal melayani di mana ASN merupakan pelayan publik. Artinya, di sini ASN mesti paham apa dan bagaimana ia harus melayani.
Demokratisasi ASN dapat diartikan sebagai upaya mengubah paradigma ASN dari perasaan hebat dan tinggi karena memiliki jabatan ke pradigma sebaliknya, merasa rendah karena fungsinya sebagai pelayan.
Di sini ASN wajib menjadikan orang yang dilayaninya sebagai raja atau setidaknya sebagai atasannya. ASN yang demokratis berarti ASN yang mengerti dirinya dan seluruh penyelenggara negara, bahkan Presiden sekalipun adalah pelayan bagi rakyatnya.
Maka akan aneh jika ASN tidak mau meminta maaf dan berlagak paling benar dan merasa tinggi, terlebih jika sebenarnya ia memang melakukan kesalahan. ASN sejatinya harus rendah hati dan bekerja sepenuh hati.
Orientasi layaan yang ia berikan semata-mata untuk membuat orang yang dilayaninya puas atas kerja-kerja yang ia lakukan. Jadi sebenarnya tidak sekadar melaksanakan kewajiban, ASN mestinya inovatif dan sedikit longgar sepanjang tidak melanggar aturan.
Sedikit longgar ini misalnya, ketika seseorang dari kampung dating ke tempat kerjanya namun sebenarnya jam layanan sudah ditutup. Melihat jarak yang sudah ditempuh orang tersebut, seorang ASN mestinya tetap bersedia melayani, terlebih jika ia tidak sibuk atau sedang tidak ada kerjaan.
Demokratisasi ASN ini penting mengingat masih sangat banyak ASN merasa sebagai orang yang dibutuhkan. Ia merasa dirinya sebagai orang yang dimintai pertolongannya. Maka tidak heran jika apa-apa yang diberikan olehnya dan negara kerap menggunakan istilah “bantuan”.
Jika kata “bantuan” digunakan atas kesadaran diri bahwa kita adalah “pembantu” bagi rakyat, tentu tidak ada persoalan. Masalahnya terletak pada perspektif kita. Kita selaku ASN kerap membantu dengan paradigma bahwa kita pemiliki barang/jasa dan tentunya lebih baik dari penerima barang/jasa (rakyat).
Padahal, di negara yang demokratis kekayaan negara harus diartikan sebagai miliknya rakyat. Sehingga apa-apa yang dikuasai negara selalu diterjemhkan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat.
Demokratisasi ASN berarti membalikkan piramida kekuasaan. Pimpinan sejatinya berada di bawah rakyat yang berfungsi untuk melayani orang yang dipimpinnya, yang berarti pula ASN menjadi pelayan bagi rakyat Indonesia.
Kepentingan orang-orang yang kita pimpin berdasarkan fungsi kita masing-masing adalah raja dalam sistem demokrasi. Setidaknya, jikapun sulit menempatkan diri sedemikian itu, sekurang-kurangnya kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Semoga Bermanfaat.

Agar lebih memahami bagaimana seharusnya pelayanan publik itu dilakukan dalam kaitannya dengan ide demokratisasi ASN di atas, lihat video ini.

Monday, July 20, 2020

Meluruskan Pemahaman Tentang KKR


Dua kali tulisan Zahlul Pasha terkait dengan KKR Aceh dimuat oleh Serambi Indonesia dalam rentan waktu yang tidak terlalu jauh. Dari tulisannya kita disadarkan bahwa secara subtantif KKR Aceh masih punya banyak masalah. 
Terlihat dari tulisan itu bahwa Zahlul masih belum puas dan boleh jadi masih menyimpan banyak amunisi untuk mengkritik KKR Aceh. Semangat mengkritik melalui tulisan ini patut diapresiasi sekalipun masih memiliki titik lemah.
Atas dasar itulah saya mencoba melengkapi, yang di sisi lain turut mengkritik pula tulisan tersebut. Sebagai sahabat, saya tahu persis bahwa Zahlul memang begitu berkonsentrasi dalam masalah ini. 
Namun, sebagai manusia tentu Zahlul juga bisa salah, atau barangkali lupa. Pertama, sejauh amatan penulis, Zahlul tidak atau belum juga menulis (klarifikasi) apa-apa, baik kepada Serambi, maupun di akun media sosial pribadinya. 
Klarifikasi dimaksud berkaitan dengan pengutipan pasal yang keliru, yaitu Pasal 30 huruf (b) yang menurutnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (30) Qanun KKR Aceh. Masalahnya pasal tersbut tidak ada. 
Pasal 30 hanya berisi dua ayat, tanpa huruf. Sesuai komentarnya pada penulis, pasal yang ia maksud ternyata adalah Pasal 20 huruf (b). 
Agar lebis jelas, penulis utarakan bahwa Pasal 1 ayat 30 dan Pasal 20 huruf (b) sebenarnya memiliki hubungan antara umum dan khusus, di mana Pasal terakhir merupakan terjemahan lebih lanjut dari pasal 1 ayat (30) mengenai pengungkapan kebenaran.
Hanya saja, benar dikatakan Zahlul, dalam Pasal 1 ayat (30) tertulis secara ekspilisit bahwa pengungkapan kebanaran—yang merupakan bagian dari tugas KKR (Pasal 8)—hanya melingkupi pelanggaran HAM tidak berat, sedangkan Pasal 20 huruf (b) berbicara lain.
Kedua (dan yang kedua kalinya pula Zahlul menuliskannya), KKR Aceh ditempatkannya sebagai lembaga (komisi) alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. 
Dalam hukum, istilah alternatif punya konsekuensi yang berbeda dengan istilah lainnya. “Alternatif” mengacu pada pilihan yang saling mengesampingkan. Dalam masalah ini, posisi demikian seolah menjelaskan, bila sudah melalui KKR, berarti Pengadilan HAM tidak lagi berperan. 
Artinya, menempatkan KKR sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM selain akan melukai perasaan korban karena kenyataannya KKR tidak dapat memberi keadilan (menghukum), juga telah dinyatakan inkonstitusinal oleh MK (dimuat pula dalam putusan Nomor 020/PUU-IV/2006). 
Karena problem ini pulalah UU KKR kehilangan jantungnya dan akhirnya mati; tidak berlaku sama sekali. Penulis menilai bahwa menempatkan KKR Aceh sebagai alternatif dalam kasus ini, sama saja dengan membunuh KKR untuk kedua kalinya. 
Maksudnya, ketika KKR Nasional (sebagai induk) dinyatakan inkonstitusional karena posisinya sebagai lembaga alternatif, kita malah menjerumuskan KKR Aceh untuk turut menangung nasib yang sama (dengan KKR Nasional) karena posisinya yang juga lembaga alternatif. 
Padahal, pembentukan Qanun KKR Aceh itu telah menyesuaikan diri terhadap Pasal 44 UU KKR yang inkonestitusional tadi. Dengan kata lain, KKR di Aceh bukanlah lembaga alternatif di mana bila Pelanggaran HAM yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh KKR Aceh, perkaranya masih dapat diajukan lagi kepada pengadilan HAM (Pasal 48 ayat (2)).
Hal ini sesuai dengan prinsip kerja KKR Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf (d) dan (i). Bila prinsip menolak pengampunan (impunitas) pada huruf (d) ditujukan agar pelaku kejahatan HAM berat tetap harus diproses dan diadili, maka prinsip komplementer pada huruf (i) Pasal a quo lebih menegaskan bahwa KKR adalah prasyarat atas pengungkapan atau secara umum adalah penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM. 
Itu sebabnya mengapa Bhatara Ibnu Reza mengatakan, ke depan, KKR tidak boleh dimulai dengan prasangka bahwa kebenaran (truth) dan keadilan (justice) adalah alternatif-alternatif pilihan penyelesaian pelanggaran masa lalu. 
Sebab, kebenaran bukanlah salah satu bentuk alternatif namun sebagai persyaratan utama untuk pencapaian keadilan (hukumonline.com, 25/6/2003).
Ketiga, ketika Zahlul berbicara soal indepedensi KKR Aceh kiranya ada kesan gegabah dan menuding. Zahlul mengatakan pembentukan KKR Aceh merupakan pengakuan diam-diam bahwa sistem peradilan umum tak dapat diharapkan terlalu banyak untuk menyelesaikan berbagai kejahatan terhadap HAM yang pengoperasiannya berada dalam wilayah pengaruh politik. 
Zahlul berharap agar pengaruh politik—sebagaimana yang ia tuduhkan—tidak masuk ke dalam KKR Aceh. Bila itu terjadi, lanjutnya, maka KKR Aceh akan sama dan tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Kekhawatiran berlebihan ini yang menurut penulis membuat Zahlul keluar jauh dan menyimpang dari kebenaran.
Setidaknya pandangan Zahlul dapat dibantah dengan alasan berikut: Pertama, kejahatan HAM berat bukan ranahnya peradilan umum. Kecuali Zahlul punya klasifikasi tersendiri menganai apa itu peradilan umum, yang mungkin Pengadilan HAM ad hoc ia masukkan kedalamnya. 
Dalam Qanun KKR, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang ada di Aceh. Kedua, tidak benar bahwa peradilan dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Hal ini dikarenan poisi peradilan (yudikatif) yang setara dengan eksekutif dan legislatif berdasarkan UUD 45. 
Hakim bahkan sangat bebas karena posisinya yang juga dapat menafsirkan bahkan menemukan hukum baru. Yang mungkin diserang dari kekuasaan yudikatif itu malah indepedensi personal hakimnya. 
Sedangkan KKR justru lebih rentan dari itu. Baru-baru ini KKR Aceh bahkan sudah terkendala soal logistik yang artinya secara finansial (fungsi budgeting) KKR Aceh belum independen.
Terakhir, KKR, terlebih di Aceh, tidak dapat disamakan dengan KPK dan komisi-komisi negara lainnya. Apalagi mengasumsikan bahwa kerja KKR lebih jauh dari peradilan umum. 
Pembentukan KKR kiranya hanya karena persyaratan legal dari sebuah pembuktian yang terlalu ketat di samping alasan lain. 
Adapun logika bobroknya penegakan hukum tidak dapat diterima dalam hal ini karena KKR Aceh justru akan sangat membutuhkan lembaga-lembaga lain seperti Pengadilan HAM untuk merekomendasikan langkah-langkah legal demi tercegahnya keberulangan pelanggaran HAM masa lalu. 
Dalam laporannya, KKR Aceh bahkan harus membuat rekomendasi demi perlindungan hak asasi manusia di antaranya berisi tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM (Pasal 16 ayat (4) huruf (d)). 
Sebagai penutup, tulisan ini bisa jadi juga terdapat banyak kelemahan yang perlu diluruskan pula.
--
Tulisan ini telah terbit pada 5 Agustus 2017 di Pikiran Merdeka.

Thursday, July 16, 2020

Memilih Pemimpin, Gunakan Hati Nurani

Sumber: harianmomentum.com

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Februari 2017 mendatang gaungnya sudah terdengar sejak awal 2016 lalu. Bahkan setelah pesta demokrasi di suatu daerah selesai dilaksanakan, biasanya sebagian partai/orang memang sudah mengambil ancang-ancang untuk kontes politik berikutnya.
Artinya, bakal calon kepala daerah yang bermunculan hari ini—meski ada yang baru, sebenarnya adalah orang (baik independen maupun diusung partai) yang sudah mempersiapkan amunisinya untuk bertarung dalam petarungan mendatang. 
Pilkada serentak tahap dua ini digelar di tujuh provinsi, delapan belas kota, dan tujuh puluh enam kabupaten. Total panggung demokrasi yang mencapai angka 101 ini tentu memakan biaya yang luar biasa besar. 
Namun, hitungan itu dianggap lebih murah jika dibanding dengan Pilkada pra-putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 lalu. Aceh termasuk dari tujuh provinsi yang akan memilih siapa gubernur dan wakil gubernur mereka mendatang. 
Adapun Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah, Muzakir Manaf, dan Zaini Abdullah adalah nama-nama yang sudah tercium sejak lama akan mencalonkan kembali diri mereka pada Pilkada 2017. Hanya saja, Irwandi dan Nova kiranya masih setia meski Pilkada 2012 lalu dikalahkan oleh pasangan Zaini – Muzakir yang memperoleh 55 % dari total 3,2 juta pemilih.

Sedangkan Zaini bercerai dengan wakilnya, Muzakir Manaf. Masing-masing mereka mencalonkan diri sebagaimana pernah terjadi pada Irwandi dan Nazar tahun 2012 lalu. Jika perceraian Irwandi dan Nazar (mungkin) menjadi faktor kekalahan mereka, apakah perceraian Zaini dan Muzakir akan bernasib sama, maka Pilkada 2017 mendatang pembuktiannya.
Menghadapi semakin dekatnya tanggal main Pilkada serentak tahap dua ini, tentu semakin keras pula usaha para bakal calon dalam mempersiapkan diri. Blusukan demi blusukan, pertemuan di sana sini, lobi kanan lobi kiri, dan berbagai upaya semakin gencar dilakukan. 
Bahkan tidak heran jika sebagian bakal calon itu mendadak ‘alim dan santun. Berbagai simbol—yang dapat menjelaskan betapa baiknya mereka, turut dipakai, dibawa pada setiap kali mereka melakukan kunjungan. Orasi (ceramah) politik turut dihiasi dengan kata-kata yang memukau dan penuh harap, tak jarang yang membawa hadits dan ayat-ayat.
Sayangnya, di setiap kali itu pula masyarakat tersihir, tak sadar dengan wajah politisi yang ditutupi topeng kemunafikan. Parahnya mereka (masyarakat) pula yang mempromosikan bakal calon yang mereka senangi itu.
Fenomena di atas juga terjadi pada Pilkada kali ini. Bagaimanapun suatu peristiwa itu terjadi, jika ia berkaitan dengan sosok yang akan menjadi pesaing dalam Pilkada 2017 ini, tentu akan dimanfaatkan untuk sebuah kemenangan. 
Tidak dapat dipungkiri, sebagian orang bahkan tidak henti-hentinya mencari kesalahan pesaingnya. Sisi lemah lawan politik bagi mereka adalah senjata untuk memenangkan dirinya dan menjatuhkan lawan. Di samping itu, seseorang akan menjadi bagian dari suatu kelompok yang menurutnya akan menambah lumbung suara baginya. 
Tidak heran jika dengan bangga seseorang akan mengaku Islam, Aslussunnah, merakyat, memakai sorban, memakai baju khas daerah tertentu, dan hal lainnya yang menunjukkan dirinya adalah bagian dari kelompok yang disasarnya.

Adalah baik berusaha untuk suatu kemenangan, sedangkan kemenangan untuk mengalahkan orang lain, apalagi dilakukan dengan cara-cara yang curang dan melawan hukum patut disayangkan. Namun, sikap menghalalkan segala cara ini yang paling lumrah terjadi. 
Di setiap Pilkada berlangsung, tentu ada sengketa dan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini tak lain disebabkan oleh mental para calon dan pendukung yang hanya ingin menang. Kebanyakan dari partai/orang atau masyarakat kita memang sekadar mencari kemenangan. 
Bagaimana mengelola pemerintahan pasca kemenangan itu diraih justru menjadi nomor sekian untuk dipentingkan. Tipelogi partai/orang dan masyarakat seperti ini tentu mempengaruhi kualitas demokrasi kita.
Para pencari kemenangan itu biasanya mengartikan politik hanya sebatas Pilkada dan Pemilu. Definisi politik yang lumrah dan mudah dipahami oleh mereka hanya sebatas seni meraih dan mempertahankan kekuasaan semata. 
Karena hanya sebatas itu, tidak perlu diharapkan program-program kerja mereka yang berdampak pada kecerdasan bangsa dan kesejahteraan umum. Sebab, mereka hanya bekerja untuk menang dan mempertahankan kemenangan.
Maka tak heran jika politik jadi negatif maknanya. Politik yang diartikan demikian biasanya bablas; membuat orang cenderung melanggar batas. 
Dari fakta-fakta demikian pulalah muncul istilah “tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan”. Statement yang sulit dibantah tentunya. Adapun di lain sisi, politik dalam arti sempit ini turut membuat orang jadi apatis.

Idealnya politik tidaklah demikian. Politik sejatinya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Dua fungsi pokok dari politik adalah menegakkan agama dan mengelola tatanan kehidupan di dunia. Di Aceh, politik dapat pula berarti sebagai penopang bagi tegaknya syariat Islam. 
Dengan begitu, berpolitik harusnya tetap memperhatikan bahkan harus tunduk pada koridor hukum yang sudah digariskan. Untuk mencapai definisi ideal ini, maka para bakal calon, atau nantinya menjadi calon, dan para pendukungnya harus merubah mental mereka. 
Kemenangan mesti diposisikan sebagai dampak dari usaha mereka, bukan tujuan. Yang dicari semestinya adalah siapa yang amanah, adil, cerdas, dan pantas atau layak menjadi kepala daerah.
Dengan begitu, tidak menjadi persoalan siapapun yang akan menang. Kita hanya perlu proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Dari proses yang baik itulah akan terpilih orang yang memang sepantasnya menang nantinya.
Selanjutnya, jika semula Pilkada bagi kita adalah memilih yang besar peluang menangnya, sekarang paradigma itu harus diubah. Kita semestinya memilih orang yang pantas berdasarkan standar tertentu.
Jika awalnya kita memilih berdasarkan besarnya elektabilitas bakal calon dari hasil survey lembaga tertentu, kita beralih untuk mengabaikan survey-survey itu dan kembali ke hati kita masing-masing. Meski penting melihat hasil dari suatu riset, namun tidak tepat menjadikannya sebagai satu-satunya alasan. 
Kita harusnya independen dari pengaruh-pengaruh apapun. Memilih seharusnya didasarkan pada kebebasan, kejujuran hati, dan pengetahuan yang kita miliki. Terakhir, memilih seharusnya menjadi proses mencari pemimpin, bukan mencari kemenangan bagi calon yang kita dukung. Dua paradigma ini tentu berbeda. Allahu a’lam.
--
Tulisan ini telah terbit pada 10 Oktober 2016 di www.acehtrend.com.

Monday, July 13, 2020

Alasan dan Trik Memilih Pemimpin

Sumber: ahdanamir.wordpress.com

Pemilihan gubernur di berbagai daerah mulai panas dibincangkan. Aceh sendiri, beberapa kandidat sudah memastikan dirinya maju, dan kemungkinan munculnya. Pemilihan gubernur mau tidak mau akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. 
Pemilihan Gubernur itu sendiri berarti sebuah proses di mana pemilih akan memilih para calon (independent atau yang diusung partai) yang ditetapkan untuk dipilih. Artinya, hanya calon yang tertera dalam lembaran pemilihanlah yang boleh dipilih (dicoblos) nantinya.
Hal yang paling urgen dibicarakan menurut penulis saat ini adalah alasan-alasan mengapa harus memilih, dan siapa yang harus dipilih. Ada pun cara memilih, hal-hal yang dilarang dalam proses pemilihan, telah sering disosialisasikan oleh penyelenggara pemilihan (KPU atau dengan sebutan KIP di Provinsi Aceh), dan Bawaslu. 
Meski hal yang hendak dibicarakan juga pernah disinggung, tapi porsinya masih belum cukup menurut penulis. Besarnya angka golput menunjukkan bahwa kesadaran untuk memilih masih terhitung rendah. Semestinya, mukallaf (subjek hukum) menyadari pentingnya menggunakan hak pilih. 
Atau karena memilih diasumsikan sebagai hak, lantas hak boleh saja untuk tidak digunakan. Pandangan seperti ini harus diluruskan guna menciptakan Indonesia yang lebih partisipatif. Jika tidak, maka hak untuk mendapat pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak didiskriminasi atas dasar apa pun, dan hak-hak lainnya juga akan terancam.
Hak idealnya dipahami sebagai kesadaran tertinggi, di mana kedudukannya lebih tinggi dari pada kewajiban. Maksudnya, seseorang harus benar-benar menyadari bahwa hak pilih itu benar-benar penting untuk digunakan. Ini juga menyangkut dengan dirinya secara pribadi, dan bangsa secara bersamaan. 
Saya katakan lebih tinggi dari pada kewajiban, karena menuntut hak adalah atas dasar keinginan sendiri, kemauan nurani. Sementara melaksanakan kewajiban menggambarkan adanya pemaksa yang memaksa agar kita melakukan suatu perbuatan. 
Pada tahap seseorang ingin berbuat, menuntut, atau melakukan sesuatu atas dasar haknya, maka di situ dia menyadari bahwa hal itu adalah kebutuhan. Jadi, dia tidak perlu dipaksa. Karena dia butuh Tuhan, maka dia pergi ke Mesjid setiap kali mendengar panggilan Tuhan. Begitulah kira-kira analoginya.
Jika hak memilih dipahami seperti penjelasan di atas, tentu angka golput (tidak memilih) menjadi berkurang. Setiap orang kiranya akan berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya. Persoalannya adalah, sejauh mana penyelenggara pemilihan umum memberi pencerahan tentang hal ini? 
Bahkan, jika ditanya bagaimana pemilihan memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan, kita akan sulit menjawabnya. Mungkin ini pula yang menyebabkan pesimisme masyarakat untuk tidak memilih menjadi benar. 
Atau, mereka akan memilih dengan tanpa rasa berdosa ‘menerima bayaran’ orang yang meminta untuk dipilih. Untuk tingkatan awam, hal ini sangat rasional. Inilah anggapan khalayak ramai. Jika bukan sekarang menikmati dari mereka, kapan lagi? 
Nunggu mereka duduk? Bukankah semua pejabat lupa daratan? Jika begini masalahnya, maka sosialisasi, pelatihan pemilih, dan kegiatan sejenisnya harus berorientasi kepada pandangan yang ideal. Nilai-nilai kebenaran harus dibicarakan dan diterapkan pada tahap bersamaan. 
Juga membicarakan siapa yang semestinya dipilih, tentunya tanpa pengaruh parpol tertentu jika lembaga penyelenggara kegiatan adalah netral. Namun, perlu diutarakan satu alasan lagi mengapa kita harus memilih.
Paling tidak, jika menggunakan hak pilih di atas masih tidak bisa diterima, maka alasan berikutnya sekurang-kurangnya harus dipertimbangkan. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi menyuruh shahabat untuk memilih salah seorang pemimpin meski para shahabat itu hanya bertiga saja. 
Jika dalam keadaan tiga orang saja membutuhkan pemimpin, bukankah dalam sekup seperti kabupaten, provinsi, bahkan Negara lebih dibutuhkan? Mungkin pandangan ini akan ditangkis dengan sanggahan, “Bukan saya saja yang memilih, tanpa saya, toh pemimpin, para wakil rakyat juga akan dipilih. Dan tentunya, akan ada yang terpilih”.
Persoalannya bukan itu, pemilihan sebenarnya lebih dari sekadar memilih. Di dalamnya juga terdapat andil privat yang wajib mem-bai’at pemimpin. Jika tidak ikut, maka matinya disebut sebagai matinya orang jahiliyah (hadits). Meski sumpah setia (bai’at) tidak berada dalam proses pemilihan, paling tidak, pemilihan adalah proses awal untut mencari siapa-siapa yang harus di-bai’at.
Siapa yang mesti dipilih?
Di Indonesia, atau Aceh untuk daerah yang memberlakukan syari’at, partai-partai yang tidak berasaskan Islam tetaplah dibolehkan. Faktanya, partai yang berasaskan Islam juga belum tentu islami. Lalu partai/ orang seperti apa yang mesti dipilih? 
Jika saya menyatakan bahwa partai Islamlah yang harus dipilih, saya akan dibenturkan dengan fakta bahwa kader-kader partai-partai itu justru terlibat korupsi, kader partai yang nasionalis juga demikian.
Jadi terkadang, visi misi partai yang muncul dari asas apa yang mereka pakai, tidak lagi menjadi persoalan. Kemunafikan kian merajalela. Bahkan, di tengah hiruk pikuk masyarakat yang sangat religius, partai yang ingin memisahkan agama dengan urusan negara (sekuler) sekalipun akan berkampanye layaknya da’i berdakwah. 
Targetnya agar dipilih, itu saja. Cara, baik dan buruk, tujuan, benar dan salah, tidak lagi penting. Kesemua itu persoalan nanti, setelah kekuasaan di tangan. Inilah yang menciptakan kekaburan. Perlu kaca mata yang benar-benar bersih, agar kita tidak salah pilih.
Oleh karenanya, kita harus meletakkan standar, ukuran tertentu, untuk kemudian mencari partai/ orang yang memenuhi kriteria tersebut, atau paling tidak mendekati. Kerja ini bukan perkara mudah, namun bukan pula tidak bisa dilakukan. 
Tolak ukur itu setinggi mungkin, sebaik mungkin, karena untuk mencari tepung yang benar-benar halus, kita harus juga mencari saringan yang benar-benar kecil lubangnya. Penyelesksian memang harus ketat untuk mencari orang-orang yang berkualitas. 
Kriteria (ukuran) yang penulis maksud adalah seluas mana ilmunya, seadil apakah orangnya, beriman atau tidak, ketakwaannya bagaimana, atau juga boleh dimasukkan kekayaan menjadi ukuran. Sebab, di antara alasan yang bisa diterima, orang kaya akan kecil kemungkinan mencari kekayaan, artinya dia akan sulit tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Kriteria di atas mungkin terlalu abstrak, sulit menemukan orang semacam itu. Paling tidak, kita bisa melihat dari aksi-aksi nyata para calon. Masa lalu menggambarkan kondisi hari ini, hari ini adalah cerminan masa depan. 
Jadi, kita bisa melihat apa-apa saja yang sudah diperbuatnya sebelum dia memutuskan untuk naik sebagai calon Gubernur? Mungkin dengan melihat upayanya belajar untuk mencari sejauh mana ilmunya, atau pengabdian apa saja yang telah dia lakukan untuk melihat iman, takwa, dan keadilannya. 
Juga kita bisa melihat caranya berkampanye. Kecurangan-kecurangan nantinya akan mengurangi skor calon tersebut di mata kita. Semua itu bisa dilakukan. Setelah meletakkan ukuran tertentu, maka yang kita gunakan untuk melihat bukanlah kedua mata, melainkan mata hati atau sering disebut dengan hati nurani. 
Karena, sebaik-baik pemimpin adalah yang dia mencintai kita, dan kita mencintainya (hadits). Ini harus dibedakan dengan perasaan yang muncul karena hubungan kekerabatan. Jika itu yang kita lakukan, justru kita melakukan kesalahan. Perbuatan demikian malah disebut nepotisme.
Dulu, para ilmuan muslim sering menjadikan rijal (laki-laki) sebagai syarat di samping syarat-syarat lainnya. Tampaknya kondisi sekarang amat tidak relevan dengan konteks dahulu. Penulis sendiri, malah lebih mempertimbangkan perempuan karena fakta-fakta yang mendiskreditkan perempuan. 
Pelibatan perempuan di ruang publik paling tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Mau tidak mau, produk legislasi (misalnya), semestinya peka terhadap kebutuhan perempuan. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. 
Tapi, ini jangan dijadikan pertimbangan utama, karena Tuhan tidak membeda-bedakan hambanya. Perempuan dan laki-laki harus ditempatkan pada posisi yang sama, tidak ada yang saling mengungguli, kecuali usaha mereka dalam melakukan kebaikan (taqwa).
Sebagai penutup, penulis berharap agar kita benar-benar menggunakan hak pilih kita. Menggunakan hak pilih itu sendiri tidak boleh pula kita salahgunakan dengan memilih orang-orang yang membayar. Kita tidak boleh menerima uangnya, juga tidak boleh memilih orang seperti ini. 
Jadi, tidak ada istilah “ambil duitnya, jangan pilih orangnya”. Apakah kita tidak takut dengan ancaman neraka karena menerima sogokan? Bukankah penyogok dan yang disogok tempatnya di negaraka berdasarkan hadits? Mari memilih dengan bijak, adil, dan dengan ilmu (pengetahuan) yang kita miliki. Semoga bermanfaat.
--
Tulisan ini telah terbit pada tanggal 21 September 2016 di www.acehtrend.com.