Friday, November 13, 2020

Hukum dan Hak Asasi Manusia

  

Kebebasan berpendapat dan menyampaikannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.


Pada dasarnya, manusia lahir dengan seperangkat hak yang melekat pada dirinya. Hak tersebut kemudian didengar dengan istilah Hak Asasi Manusia, yaitu suatu hak yang paling dasar bagi manusia untuk membedakannya dengan makhluk lainnya.


Tanpa HAM, eksistensi manusia menjadi "budak". Bahkan, jika hati dan pikiran manusia direnggut, tidak hanya ia akan menjadi "budak", tapi lebih rendah dari itu, yakni binatang. Yup, bahkan hewan sekalipun masih memiliki insting untuk mengasihi "anak-anak" mereka.


Hanya saja, di samping seseorang memiliki hak, maka orang lain juga memiliki hak yang sama. Hak-hak tersebut harus terlindungi. Oleh perkembangan, ianya bahkan bukan sekadar dilindungi, juga dikembangkan agar potensi yang ada tumbuh dan berdampak pada makhluk lainnya.


Karenanya hukum mengatur relasi hak tersebut agar satu hak tidak menjadi ancaman bagi hak-hak lainnya. Meski begitu, bukan sekadar hukum yang mengatur hak itu diperdebatkan, HAM itu sendiri memiliki perdebatannya tersendiri.

Beberapa hal yang akan kita pelajari pada sesi ini adalah:

  1. Pengertian Hukum dan HAM
  2. Sejarah dan perkembangan HAM
  3. Instrumen Hukum dan HAM
  4. Bentuk pelanggaran dan peradilan HAM
  5. Faktor dan penyebab korupsi


Kali ini kita akan belajar tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan kita perkuat pada sesi diskusi daring. Berikut adalah bahan yang dapat dibaca sebelum dikusi itu kita lakukan.



Tugas

Setelah membaca topik Hukum dan HAM ini, seberapa penting HAM ini dan bagaimana hukum seharusnya berperan menurutmu? Tulislah di media sosial yang kamu miliki sebegai bentuk kebebasan berekspresi!

Penutup
Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Saturday, November 7, 2020

Konstitusi dan Rule of Law

 



Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berari membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Konsitusi ini erat kaitannya dengan negara hukum (rule of law). Konstitusi dan Rule of Law merupakan dua hal yang berjalan seiringan. Jika rule of law diartikan sebagai negara hukum, maka di dalam negara hukum itu biasanya, bahkan selalu ada yang namanya konstitusi. 

Konstitusi ini menjadi dasar bagi negara dalam menjalankan pemerintahannya agar tercapai tujuan yang ditetapkan olehnya. Tujuan itu sendiri terkadang termuat di dalam konstitusi negara itu sendiri.

Kedua hal di atas akan kita bahas dengan tiga sub pembahasan:

  1. Konsepsi Konstitusi Negara
  2. Konsep Rule of Law
  3. Konsep negara hukum Pancasila

Berikut adalah materi yang dapat dibaca lebih lanjut.



Tugas

Setelah membaca topik Konstitusi dan Rule of Law ini, apa yang dapat kamu pahami atau pelajari? Tulislah pendapat dan pertanyaanmu di sini, ya! Tidak perlu banyak-banyak. Cukup satu paragraf dan minimal 1 (satu) pertanyaan.

Penutup
Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Monday, November 2, 2020

Demokrasi

 


Ketika mendengar kata "Demokrasi", kira-kira apa yang terpikir di benak kita? Sebagian dari kita mungkin akan menjawabnya dengan ungkapan yang positif. Di antara kita ada pula yang menanggapinya dengan dua sisi sekaligus di mana demokrasi dapat memberi kebaikan namun tidak sedikit pula negatifnya.

Tidak hanya itu, demokrasi bahkan mungkin dipandang sama sekali negatif oleh sekelompok orang. Bagi mereka, demokrasi selalu identik dengan "barat" dan "kafir". Tidak heran jika mereka ini menolak demokrasi dan hendak menggantinya dengan sistem yang menurut mereka berasal dari Tuhan.

Pandangan-pandangan di atas tentu tidak sepenuhnya benar dan karenanya tidak sepenuhnya pula salah. Hanya saja, bagaimanapun Indonesia dan kebanyakan negara di dunia telah memilih demokrasi sebagai sistem politik mereka.

Ya, demorkasi bisa diartikan sebagai sistem politik, pemerintahan, atau negara. Di dalam sistem ini, sesuai dengan asal katanya, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan. Dengan kata lain rakyatlah yang berkuasa.

Jika yang terpikirkan oleh kita demokrasi identik dengan pemilu atau pemilihan kepada daerah, maka pemahaman demokrasi kita termasuk lumayan. Karena, dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah itulah wujud dari kedaulatan rakyat terlihat jelas.

Nah, materi kali ini akan berbicara soal demokrasi yang meliputi:

  1. Pengertian dan sejarah demokrasi
  2. Macam-macam demokrasi
  3. Ciri, prinsip dan nilai demokrasi, dan
  4. Bagaimana membangun demokrasi yang religius

Poin keempat ini mungkin agak anomali karena riligius yang berasal dari kata religi atau religion (agama) yang berdimensi ke-Tuhanan malah disandingkan dengan demokrasi yang sangat identik dengan manusia atau kemanusiaan.


Untuk lebih jelasnya, materi yang terdiri dari beberapa bagian di atas akan dijelaskan melalu slide di bawah ini.



Selain materi di atas, materi menarik lainnya dapat di baca di sini.

Tugas

Setelah membaca dan menulis bagian-bagian penting dari topik Demokrasi ini, berdiskusilah di dalam kelompok masing-masing dan temukan alasan-alasan selain yang telah diungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang berpaham demokrasi. Lantas bagaimana pendapat dari kalian tentang demokrasi religius?

Penutup
Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Tuesday, October 20, 2020

Ketahanan Nasional dan Bela Negara



"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial”.


Demikianlah bunyi Alenia ke-IV UUD Negara Republik Indonesia yang merupakan cita-cita dibentuknya negara Indonesia. Untuk mewujudkannya, seluruh elemen atau komponen bangsa haruslah bersatu dan memainkan peranannya masing-masing dengan penuh semangat dan daya juang tinggi.


Segenap kemampuan, baik materil maupun immateril harus dikerahkan dengan suka rela (ikhlas). Semangat demikian itu dikenal dengan "Ketahanan Nasional". Ketahanan Nasional ini harus terus dipupuk dan dibina, terutama kepada generasi muda (yang dalam hal ini termasuk mahasiswa) sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa dan negara,


Hal ini tentu berkaitan dengan semangat bela negara. Bela negara sendiri merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, baca dan renungkanlah slide berikut:



Simak pula video berikut ini:


Penutup
Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.


Sunday, October 18, 2020

Kewarganegaraan: Pengertian, Penentuan, Hak dan Kewajiban, Ketentuan, dan Masalahnya

 

Berbicara kewarganegaraan, ada banyak hal yang bisa kita diskusikan. Terlebih di masa-masa sekarang, yakni di masa terkotak-kotaknya bangsa Indonesia akibat pertarungan politik, khususnya pasca Pemilu 2014 dan 2019.


Di masa itu bangsa Indonesia dihadapkan pada dua pilihan yang mau tidak mau dipaksa berada di salah satu kubunya. Terlebih di dunia maya, cekcok cebong-kampret, bumi bulat-bumi datar, dan beberapa istilah yang dilekatkan pada keduanya kerap memanas.


Di masa seperti itu kita selaku satu kesatuan warga negara kiranya menjadi retak. Parahnya, konsep kewarganegaraan yang dirasa sudah sangat ideal kembali dipertanyakan. Jika pertanyaan itu mengarah kepada memperbaiki konsep yang telah ada tentu tidak masalah. Menjadi problem ketika konsep yang ideal itu hendak dikembalikan ke masa di mana manusia memiliki kasta dan tentunya dibeda-bedakan.


Sebagian kalangan muslim (misalnya) menghendaki sistem khilafah yang patut dipertanyakan, khilafah yang seperti apa yang dikehendakinya. Mereka ini kiranya menghendaki konsep kewarganegaraan yang membedakan antara kafir dan mukmin (orang-orang beriman). Tidak heran jika di hadapan publik mereka menentang kepemimpinan non-muslim dengan dalil larangan agama.


Di samping itu, ada pula kalangan yang menghendaki dihapusnya kolom agama dalam KTP dengan alasan agar tidak terjadi tindakan-tindakan diskriminatif dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Artinya, ada anggapan bahwa identitas keagamaan justru dapat merusak tatanan dan pengelolaan pemerintahan. Nah, materi berikut akan berbicara seputar Kewarganegaraan yang meliputi:


  1. Pengertian Kewarganegaraan
  2. Penentuan Kewarganegaraan
  3. Persoalan Kewarganegaraan
  4. Hak dan Kewajiban Warga Negara
  5. Ketentuan UU Mengenai WNI



Setelah membaca slide di atas, simak pula video verikut:


Tugas

Setelah membaca dan menulis bagian-bagian penting dari topik Kewarganegaraan ini, 1. apa yang menurutmu telah ideal dari konsep kewargenaraan Indoensia, 2. permasalahan kewargenegaraan apa yang menurutmu perlu diperbaiki, 3. dan apa solusi yang dapat kamu lakukan atau orang/ instansi/ pemerintah dapat lakukan?

Tulislah pendapatmu atas tiga pertanyaan di atas di sini.

Penutup
Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Wednesday, September 30, 2020

Identitas Nasional

Sumber: sosiologis.com


Siapapun kita, baik sebagai individu maupun kelompok tentu memiliki ciri-ciri yang khas. Ciri-ciri itu kiranya menjadi penanda yang sekaligus menjadi pembeda antara diri kita dengan orang lain. Ciri-ciri atau yang juga disebut karakteristik itu juga ada bagi suatu bangsa. Ciri-ciri bangsa (identitas nasioal) itulah yang kemudian akan kita pelajari pada pertemuan ini.


Tujuan:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Identitas Nasional yang bertujuan agar mahasiswa dapat berpikir, bersikap rasional dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual yang memiliki kesadaran tentang pentingnya Identitas Nasional dalam kontek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Materi yang Dipelajari:

Pada pertemuan ini, ada empat hal yang akan dipelajari: Pengertian Identitas Nasional, Karakteristik, Hakikat dan Fungsi Identitas Nasional, Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional, dan Penerapan Identitas Nasional di Indonesia.

Agar lebih jelas, bacalah dan catat bagian-bagian yang menurutmu penting.




Tugas
Sebelum memasuki sesi diskusi, pada pertemuan daring (tatap maya) kamu akan diminta menceritakan pengalamanmu berkomunikasi, berteman, mencari informasi, atau secara umum berinteraksi dengan orang di luar daerah provinsi, berbeda suku, agama, dan/atau perbedaan lainnya.

Untuk itu, kamu diminta untuk mencari satu atau lebih orang yang berbeda denganmu untuk mengetahui ciri khas dari orang yang kamu jumpai secara daring, baik melalui whatsapp, panggilan telepon, video conference, atau metode lainnya. Tulislah pengalamanmu di media sosial yang kamu miliki (blog lebih disarankan)!

Lalu tunggu instruksi selalnjutnya, ya. 

Penutup
Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Survey Kepuasan Mahasiswa

 

Suatu kegiatan seperti pendidikan idealnya harus dievaluasi. Tidak hanya terhadap mahasiswa, evaluasi bagi dosen dan secara keseluruhan adalah proses belajar sangatlah penting. Tujuannya agar apa yang sudah baik dapat ditingkatkan dan yang belum baik dapat diperbaiki pada kegiatan berikutnya.


Atas dasar itulah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini disusun. Untuk menjamin objektifitas, survey ini tidak meminta data mahasiswa, baik berupa nama, nomor absen, maupun nomor pokok mahasiswa. Karenanya, survey ini tidak akan memengaruhi nilai mahasiswa. Survey ini justru menjadi bahan evaluasi bagi saya selaku dosen untuk terus berupaya (berikhtiar) dalam memperbaiki diri.

Friday, September 25, 2020

Politik dan Strategi Nasional

Sumber: https://prezi.com/


Jika mendengar kata politik, apa yang terbayang dalam benak kita? Paratai Politik? Politisi? Politik Uang? atau Negara? Semua itu memang identik dan berkaitan dengan politik. Namun, tidak semua yang kita pikirkan itu merupakan definisi yang ideal dari politik.


Partai politik misalnya, ia merujuk kepada sarana atau media yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai kepentingan mereka. Sedangkan politisi merupakan sebutan bagi pelaku, yaitu orang yang bertarung dalam suatu pemilihan tertentu atau menjadi pengurus bagi suatu partai politik.

Dengan begitu, politik memiliki arti yang luas. Kata politik sendiri berasal dari kata polistaia. Polis artinya kesatuan masyarakat yang mengurus diri mereka sendiri atau kerap juga disebut negara, sedangka taia berarti urusan. Untuk lebih jelasnya, lihat dan rangkumlah slide materi berikut:



Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Negara dan Sistem Pemerintahan

Sumber: www.kompasiana.com

Negara merupakan organisasi terbesar satu negara dengan negara lainnya tidak saling membawahi. Indonesia misalnya, merupakan negara berdaulat yang menjadi Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai dasar hukum tertinggi. Karenanya, Indonesia tidak akan pernah tunduk kepada negara dan/atau hukum di luarnya.


Materi kali ini akan berbicara soal negara dan sistem pemerintahannya. Setidaknya ada empat (4) hal yang akan dibahas:

1. Pengertian, unsur, prinsip, dan konsep negara

2. Pengertian kekuasaan, macam jabatan dan wewenang pemerintah

3. Penyelenggaraan otonomi daerah

4. Sistem pemerintahan Aceh


Materi keempat dibicarakan karena Aceh memiliki keunikan yang kebetulan sebagai kampus kebanggan orang Aceh, menjadi wajar sekiranya sistem pemerintahan Aceh juga dibahas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.




Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Negara serta apa dan seperti apakah sistem negara (Indonesia).

Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Thursday, September 24, 2020

Ideologi dan Pancasila: Proses Perumusan dan Perdebatan Tentangnya.

Sumber: www.kompasiana.com/


Pancasila sebagai dasar negara kerap dihadapkan dengan ideologi-ideologi yang berkembang di dunia. Belakangan, komunisme dan khilafah menjadi isu yang tiada habisnya diperbincangkan. Tuduh menuduh dan klaim "paling pancasilais" juga terjadi. Di sisi lain, Pancasila sendiri juga dipandang tidak relevan, bahkan ada yang menganggapnya sesat, produk manusia yang karenanya menjadi dasar bagi orang-orang yang mengikuti thaghut (istilah dalam Islam yang merujuk pada sesembahan selain Allah).


Apakah klaim dan tuduhan-tuduhan yang berkembang itu dapat dibenarkan? Pertemuan ini akan mengulas perihal tersebut. 


Setidaknya ada tiga materi pokok yang akan diulas di sini:

1. Hakekat Ideologi

2. Proses perumusan Pancasila sebagai Ideologi Indonesia (baca juga: Islam "Hatta" Pancasila)

3. Pancasila sebagai ideologi terbuka (baca juga: Pentingnya Menafsir Ulang Pancasila)


Berikut adalah materi pertemuan kedua.


Diharapkan dari materi ini, mahasiswa dapat menjelaskan  tentang Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Selain materi di atas, materi berikut juga memberi penjelasan tambahan terkait dengan Ideologi dan Pancasila.



Lalu, apa sih makna dari setiap butir Pancasila? Berikut materinya:



Bagaimana dengan kuliah hari ini? Beri penilaianmu di sini, ya!

Demikianlah sesi perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat.

Jabat Erat
Thanks & best regards.
Khairil Akbar, S.H.I., M.H.

Tuesday, September 15, 2020

PPKn dan Nilai-nilai Keunsyiahan: Suatu Pengenalan

 

Di negara yang dasar negaranya adalah Pancasila, maka segala aspek dalam kehidupannya haruslah sesuai dengan silai-sila di dalam Pancasila itu.


Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan(PPKn)  merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala dan kiranya juga wajib bagi seluruh mahasiswa di Indonesia.


Pengelolaan mata kuliah ini tidak menjadi bagian dari Program Studi (Prodi) maupun Fakultas, melainkan berada di bawah pengelolaan UPT MKU bersama mata kuliah wajib lainnya. Jika ada pengecualian, maka hal itu sepertinya hanya berlaku bagi Prodi PPKn di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.


Sedangkan bagi Prodi lain, Mata Kuliah (MK) ini tidak menjadi bagian dari MK Prodi maupun MK Fakultas. Disebut Mata Kuliah Wajib Umum karena memang sifatnya yang wajib diambil dan diikuti oleh seluruh mahasiswa, dan materi muatannya yang dipandang umum.


PPKn sendiri disebut sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai usaha pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur moral yang sejatinya berakar dari bangsa Indonesia untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Dikatakan pula bahwa PPKn ini dapat diartikan sebgai penyiapan generasi muda (mahasiswa) atau penerus bangsa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengtahuan, kecapakan, nilai, dan moral yang diperlukan serta menjadi pedoman bagi mereka untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam masyarakat.


Dengan kata lain, pendidikan ini dapat pula disebut sebagai program pembinaan dan pembekalan bagi warga negara dalam hubungannya dengan warga negara lainnya, terhadap negara, serta bagaimana perannya dalam membela negara yang pada gilirannya menjadi warga yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.


MKWU PPKn ini diajarkan hingga perguruan tinggi karena berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan PPKn ini dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. 


Tujuannya untuk membentuk peserta didik (mahasiswa) menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air (nasionalisme) sesuai dengan dan UUD 1945. 


Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, PPKn ini dikategorikan sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).


Jadi, tidak heran jika di Unsyiah MK ini juga menjadi wajib bagi seluruh mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa baru. Dengan mempelajarinya, semoga semangat cinta tanah air, gotong royong, saling hormat menghormati, toleransi, dan segala nilai-nilai luhur yang termuat dalam Pancasila kembali tersulut kobaran semangatnya.


Selain PPKn, ada hal lain yang perlu diutarakan dalam pengenalan MKWU PPKn ini, yaitu nilai-nilai Keunsyiahan. Ianya merupakan nilai organisasi yang harus dihayati, dipedomani, diaktualisasikan dalam kehidupan akademik dan kiranya juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.


Nilai-nilai Keunsyiahan itu adalah apa yang dirumuskan oleh tim perumus yang diklaim sebagai sesuatu yang digali dari keteladanan yang dimiliki oleh Syiah Abdurrauf As-Singkili yang lebih dikenal dengan Syiah Kuala, seorang ulama besar yang namanya kemudian disematkan menjadi nama Universitas Syiah Kuala.


Nilai-nilai yang dirumuskan itu adalah Keislaman, Kejujuran. Keikhlasan, Kebersamaan, Kearifan, Kebijaksanaan, Sopan santun, Moderat, Demokratis, Universal, Kreatif, Idealisme, Kedisiplinan, dan Spotivitas. Kiranya nilai-nilai ini juga memiliki peran yang saling menguatkan dengan tujuan dari PPKn yang tengah kita pelajari ini.


Hanya saja, dalam penjelasan nilai-nilai di atas, aspek penggalian keteladanan dari seorang ulama besar ini tidak dimunculkan.


 Nilai itu dijabarkan dalam bentuk contoh perilaku yang harus dikembangkan, bukan contoh keteladanan yang otentik ada dalam diri Syeikh Abdurrauf As-Singkili.


Namun bukan berarti nilai-nilai Keunsyiahan itu tidak digali dari sana; penjelasannya saja yang belum penulis temukan dalam Buku Saku Nilai-Nilai Keunsyiahan


Karenya tentu perlu diambil satu contoh di mana keteladan itu ada pada diri Syeikh Abdurrauf As-Singkili. Di sini penulis ambil Demokratis. Ya, Syiah Kuala adalah sosok yang sangat demokratis. Di eranyalah kepemimpinan Sulthanah mendapat tempat di hati masyarakat. 


Bukan tidak ada yang mencoba memfatwakan sebaliknya, bahwa perempuan haram menjadi pemimpin, namun faktanya fatwa itu tidak berlaku di masa beliau.


Artinya, apa yang berlaku saat itu adalah sesuatu yang kini masih terus diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia, dan kiranya masyarakat dunia. 


Gerakan emansi dan kesetaraan gender masih mendapat perlawanan yang sejatinya perlawanan itu bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang ada. 

Tuesday, July 21, 2020

Demokratisasi Aparatur Sipil Negara

Sumber: ogabogasvb.com

Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa - Pasal 10 UU 5 Tahun 2014.
"Bu, saya butuh "ini" untuk mengurus jaminan kesehatan buat anak saya yang baru lahir" kata seorang pegawai baru kepada pegawai lama yang mengurusi bidang tersebut.

"Ya sudah, fotokopi aja berkasnya! Berkasnya di situ" jawab pegawai lama sambil menunjuk ke arah berkas dimaksud. Perintah itu dituruti oleh pegawai baru itu. Singkat cerita, ketika selesai memfotokopi, ia diminta untuk melegalisir berkas tersebut. Itupun ia lakukan dengan harapan setelah itu urusannya selesai.

Tiba-tiba, seorang pegawai lain menanyakan, "ini buat apa, pak?" Seketika pegawai baru tersebut menjelaskan ulang apa yang ia butuhkan. Pegawai tersebut malah menjawab, "berkas yang bapak minta harusnya yang terbaru, yakni ketika nama anak bapak sudah tertera di dalam berkas tersebut".

Dengan penuh kecewa, ia bertanya dengan pegawai lama tadi. "Kenapa ibu suruh saya melakukan ini dan itu jika ternyata berkas yang saya minta belum tersedia?" tanyanya kesal. 

"Oh, saya nggak tahu." jawab pegawai lama itu dengan entengnya. "Bukankah saya sudah menjelaskan kebutuhan saya? Jika tidak tahu kenapa meminta saya melakukannya?" ujar pegawai baru menimpali.

Bukannya meminta maaf, pegawai lama ini malah menjawab dengan congkaknya. "Kan sudah saya bilang, saya tidak tahu. Kamu mau apa? Kamu mau memperpanjang?" tantangnya. Tentu tantangan/jawaban itu semakin menyakiti hati si pegawai baru.

Coba kita perhatikan kejadian di atas dengan seksama. Kisah tersebut kerap, atau paling tidak pernah terjadi di dalam sebuah institusi. Senioritas yang diperparah dengan gap generasi kerap dialami oleh instansi-intansi pemerintahan, mungkin juga di sektor swasta.

Senioritas dan gap generasi ini kerap membuat pegawai lama merasa dialah yang semestinya dilayani. Padahal, melayani dan dilayani soal tugas dan fungsi masing-masing. Dosen melayani mahasiswa, tendik melayani dosen, dan secara umum ASN/PNS melayani masyarakat.

Berangkat dari kisah di atas, kiranya ada problem yang harus segera diselesaikan. Mengapa, mengingat perubahan peraturan, perubahan zaman atau era, serta cepatnya laju perkembangan harusnya diikuti pula oleh ASN yang mampu mengimbangi perubahan tersebut.

Jika antar pegawai saja hal-hal demikian, yakni buruknya pelayanan masih dirasakan ada, kita bisa membayangkan bagaimana layanan yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Tanpa mengurangi apresiasi, karena memang perubahan itu juga ada, namun perbaikan harus terus dilakukan. 

Aparatur Sipil Negera (ASN) memiliki tiga fungsi utama: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jika kita adalah ASN (baca: PNS) tersebut, maka tiga fungsi ini erat kaitannya dengan cara kita melihat diri dan orang sekitar kita.
Artinya, ketiga fungsi di atas akan tidak berfungsi ketika kita masih menggunakan cara pikir lama yang otoriter. Dan penggunaan old perspective ini tidak terbatas oleh usia. Genarasi milenialpun berpotensi menjadi tertutup sekiranya mengikuti arus di mana ia bekerja.
Perspektif lama bukan satu-satunya masalah. Terkadang, penggunaan perspektif baru juga tidak selalu sejalan dengan dunia penyelenggaraan negara. Misalnya, kecenderungan politik sebagai hak di mana ASN justru dituntut untuk netral.
Di sini, saya merasa penting untuk dilakukannya upaya-upaya demokratisasi ASN. Demokratisasi ini harus dibatasi oleh netralitas dan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Selebihnya, ASN harus menjadi pribadi yang demokratis,
Demokratisasi semakna dengan pendemokrasian, yakni suatu proses, perbuatan, atau cara mendemokrasikan sesuatu, seperti cara pandang. Sederhananya, demokratisasi adalah menjadikan sesuatu yang tidak/ belum demokratis menjadi demokratis.
Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan demokratis? Sebelum menjawabnya, pengertian demokrasi harus lebih dulu kita utarakan. Demokrasi—dalam arti yang paling populer—adalah suatu sistem kekuasaan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.
Demokrasi sering dirangkai dalam jargon “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Karena rakyat merupakan sekumpulan individu, maka demokrasi juga identik dengan perlindungan individu atau secara umum melindungi Hak Asasi Manusia.
Melindungi individu dan rakyak atau hak-hak mereka ini adalah konsekuensi atau tujuan dari sistem yang berasal, dilakukan oleh, dan ditujukan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Inilah arti demokratis.
Lantas, apa yang dimaksud dengan proposal saya di atas? Demokratisasi ASN ini sejatinya mengaktualisasikan fungsi ASN itu sendiri, khususnya dalam hal melayani di mana ASN merupakan pelayan publik. Artinya, di sini ASN mesti paham apa dan bagaimana ia harus melayani.
Demokratisasi ASN dapat diartikan sebagai upaya mengubah paradigma ASN dari perasaan hebat dan tinggi karena memiliki jabatan ke pradigma sebaliknya, merasa rendah karena fungsinya sebagai pelayan.
Di sini ASN wajib menjadikan orang yang dilayaninya sebagai raja atau setidaknya sebagai atasannya. ASN yang demokratis berarti ASN yang mengerti dirinya dan seluruh penyelenggara negara, bahkan Presiden sekalipun adalah pelayan bagi rakyatnya.
Maka akan aneh jika ASN tidak mau meminta maaf dan berlagak paling benar dan merasa tinggi, terlebih jika sebenarnya ia memang melakukan kesalahan. ASN sejatinya harus rendah hati dan bekerja sepenuh hati.
Orientasi layaan yang ia berikan semata-mata untuk membuat orang yang dilayaninya puas atas kerja-kerja yang ia lakukan. Jadi sebenarnya tidak sekadar melaksanakan kewajiban, ASN mestinya inovatif dan sedikit longgar sepanjang tidak melanggar aturan.
Sedikit longgar ini misalnya, ketika seseorang dari kampung dating ke tempat kerjanya namun sebenarnya jam layanan sudah ditutup. Melihat jarak yang sudah ditempuh orang tersebut, seorang ASN mestinya tetap bersedia melayani, terlebih jika ia tidak sibuk atau sedang tidak ada kerjaan.
Demokratisasi ASN ini penting mengingat masih sangat banyak ASN merasa sebagai orang yang dibutuhkan. Ia merasa dirinya sebagai orang yang dimintai pertolongannya. Maka tidak heran jika apa-apa yang diberikan olehnya dan negara kerap menggunakan istilah “bantuan”.
Jika kata “bantuan” digunakan atas kesadaran diri bahwa kita adalah “pembantu” bagi rakyat, tentu tidak ada persoalan. Masalahnya terletak pada perspektif kita. Kita selaku ASN kerap membantu dengan paradigma bahwa kita pemiliki barang/jasa dan tentunya lebih baik dari penerima barang/jasa (rakyat).
Padahal, di negara yang demokratis kekayaan negara harus diartikan sebagai miliknya rakyat. Sehingga apa-apa yang dikuasai negara selalu diterjemhkan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat.
Demokratisasi ASN berarti membalikkan piramida kekuasaan. Pimpinan sejatinya berada di bawah rakyat yang berfungsi untuk melayani orang yang dipimpinnya, yang berarti pula ASN menjadi pelayan bagi rakyat Indonesia.
Kepentingan orang-orang yang kita pimpin berdasarkan fungsi kita masing-masing adalah raja dalam sistem demokrasi. Setidaknya, jikapun sulit menempatkan diri sedemikian itu, sekurang-kurangnya kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Semoga Bermanfaat.

Agar lebih memahami bagaimana seharusnya pelayanan publik itu dilakukan dalam kaitannya dengan ide demokratisasi ASN di atas, lihat video ini.